Pemprov DKI Jakarta memiliki indikator tersendiri dalam menilai kualitas udara di wilayahnya.

Sistem perhitungan yang mengacu pada indeks yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa kualitas udara Ibu Kota dalam kategori sedang.

“Kalau kategori sedang itu masih relatif baik untuk manusia maupun untuk mahluk hidup lain kategori aman,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DKI Jakarta.

Kategori sedang didapati dari hasil pengukuran kualitas udara SPKUD di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

Menurutnya, perolehan hasil penilaian itu berbeda dengan angka yang ditunjukkan oleh IQ Air Visual di hari yang sama.

Jakarta memang terus berbenah untuk menangani masalah polusi.

Mereka juga memahami bahwa sumbernya tidak hanya dari dalam wilayah ibu kota saja, melainkan dari daerah-daerah penyangga.

Untuk itu, mendorong Pemprov untuk segera mengambil langkah strategis bersama pemerintah pusat agar masalah ini dapat diselesaikan bersama-sama.

Polusi ini lintas batas tidak mengenal teritory.

Tidak tepat kalau hanya melihat polusi udara itu dari lalu lintas mobilitas orang Jakarta saja, kemudian menihilkan sumber pencemar dari wilayah lain terutama dari kawasan industri dan pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil.

Artinya ada dua faktor dominan yang menyebabkan polusi, dari kendaraan bermotor dan juga pabrik sekitar wilayah DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan upaya pengendalian pencemaran udara dengan uji emisi hanya bersifat sermonial belaka.

Sebab, tidak pernah ada sanksi tegas dari pemerintah bagi para pelanggar uji emisi.

Ada 6 parameter pencemaran udara di Ibukota DKI Jakarta.

Faktor penyumbang terbesar dari kendaraan bermotor dan industri.

Sementara sisanya berasal dari asap pembakaran sampah, aktivitas rumah tangga serta proyek konstruksi.

Ia mengatakan, keenam sumber ini akan mempengaruhi kesehatan bagi para warga yang menghirupnya.

Artinya, perlu ada tindakan tambahan guna mengurangi efek dari sumber-sumber polusi selain kendaraan.

Mengkritik pemerintah, mengatakan bahwa pihak terkait harus terbuka dengan data pencemaran udara.